PEMEKARAN MANOKWARI DAN PEGUNUNGAN ARFAK DAPAT TANGGAPAN POSITIF

19-07-2010 / KOMISI II


          Rencana pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mendapat tanggapan positif sejumlah Anggota Komisi II DPR. Hal itu terungkap saat Bupati Manokwari Dominggus Mandacan dan sejumlah pejabat daerah setempat serta tokoh masyarakat diterima Komisi II DPR, Senin (19/7).

          Anggota Komisi II Agus Purnomo (F-PKS) meminta supaya dua daerah yang akan dimekarkan itu menyiapkan infrastruktur sehingga tidak akan kesulitan dalam menjalankan aktifitas bila nanti telah dimekarkan.

          Selain itu, ia berharap, usul pemekaran dua wilayah di Provinsi Papua Barat itu dapat segera direalisasikan. “Saya punya harapan dua usulan ini segera ditindaklanjuti,” kata Agus Purnomo.

          Hal senada diungkap Ketua Komisi II Chairuman Harahap yang juga memimpin pertemuan itu. Menurutnya, pemekaran wilayah mempunyai tujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

          Serupa diungkap Sukiman (F-PAN) yang menjelaskan pemekaran daerah telah memberi dampak positif terhadap perkembangan wilayah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan pemerintah, saat ini enam puluh persen daerah yang dimekarkan mengalami keberhasilan.

          Sementara itu Gubernur Manokwari Dominggus Mandacan saat bertemu dengan Komisi II DPR berharap supaya dua kabupaten di wilayahnya dapat segera dimekarkan. Ia berharap setelah bertemu dengan Komisi II, usul pemekaran ini dapat ditindaklanjuti ke pemerintah.

          Usul pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak telah disampaikan sejak tahun 2007.

          Dalam perkembangannya, masyarakat setempat mempertanyakan realisasi usul pemekaran itu. Bahkan masyarakat telah melakukan tiga kali aksi demonstrasi menuntut segera direalisasikannya pemekaran wilayah di Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. (bs) Foto:Iwan Armanias.

BERITA TERKAIT
Edi Oloan Dorong ATR/BPN Tingkatkan Respons Terhadap Sengketa Tanah
31-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Komisi II Minta Kementerian ATR Segera Selesaikan Masalah Sertifikat dan Konflik Agraria
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Ketua Komisi II Minta Transparansi Sertifikat Pagar Laut Tangerang
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai...
LEMTARI dan MKMTI Laporkan Mafia Tanah, Komisi II Minta ATR/BPN Segera Bertindak
23-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari...